RANCANGAN UNDANG UNDANG GERAKAN PRAMUKA


RANCANGAN UNDANG-UNDANG

NOMOR … TAHUN …

TENTANG

KEPRAMUKAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:  a. bahwa pembangunan karakter bangsa ditujukan untuk mengembangkan potensi diri serta meningkatkan kecerdasan dan  akhlak mulia setiap warga negara  untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat;

b. bahwa pengembangan diri sebagai hak asasi manusia harus diwujudkan dalam bentuk pemberian berbagai upaya pendidikan kepada setiap warga negara antara lain melalui penyelenggaraan kepramukaan;

c. bahwa penyelenggaraan kepramukaan berperan besar dalam membentuk watak, kepribadian, dan kecakapan setiap warga negara untuk mencapai potensi-potensi fisik, intelektual, sosial, dan spiritual;

d.         bahwa peraturan perundang-undangan yang berlaku pada saat ini belum cukup mengatur mengenai kepramukaan;

e.         bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu membentuk Undang-Undang tentang Kepramukaan;

Mengingat:    Pasal 20, Pasal 28C, Pasal 30, Pasal 31, dan Pasal 32 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

dan

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: UNDANG-UNDANG TENTANG KEPRAMUKAAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal  1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

  1. Kepramukaan adalah segala aspek yang berkaitan dengan kepanduan yang memerlukan pengaturan dalam penyelenggaraan pendidikan, pelatihan, pembinaan, pengembangan, dan pengawasan.
  2. Pendidikan Kepramukaan adalah proses pembentukan watak, kepribadian, dan kecakapan hidup setiap warga negara melalui penghayatan dan pengamalan nilai dan norma kehidupan anggota organisasi kepramukaan.
  3. Organisasi Kepramukaan adalah sekumpulan orang yang menjalin kerja sama dengan membentuk organisasi untuk penyelenggaraan kepanduan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  4. Asosiasi Kepramukaan adalah wadah berhimpun organisasi kepramukaan dan merupakan anggota organisasi pandu internasional.
  5. Pemerintah Pusat, selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan Pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
  6. Pemerintah Daerah adalah gubernur, bupati atau walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
  7. Menteri adalah menteri yang menangani urusan kepramukaan.

BAB II

ASAS, FUNGSI, DAN TUJUAN

Bagian Kesatu

Asas

Pasal  2

Kepramukaan berasaskan Pancasila.

Bagian Kedua

Fungsi

Pasal 3

Kepramukaan berfungsi menumbuhkembangkan setiap warga negara menjadi warga negara yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, cerdas, disiplin, bertanggung jawab, dan terampil agar berperan serta dalam memajukan bangsa dan negara.

Pasal 4

Kepramukaan bertujuan untuk membentuk setiap warga negara  memiliki watak, kepribadian, dan kecakapan hidup sebagai kader bangsa dalam menjaga dan membangun Negara Kesatuan Republik Indonesia, mengamalkan Pancasila, mewujudkan masyarakat adil dan beradab, menjaga perdamaian dunia, serta melestarikan lingkungan hidup.

BAB III

PENDIDIKAN KEPRAMUKAAN

Bagian Kesatu

Dasar Kepramukaan

Pasal  5

(1)    Dasar kepramukaan mencakup pendidikan nilai dan keahlian kepramukaan dalam upaya membentuk watak, kepribadian, dan kecakapan hidup kader bangsa.

(2)    Dasar kepramukaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

  1. nilai-nilai kepramukaan; dan
  2. kegiatan pendidikan kepramukaan.

Paragraf 1

Nilai-nilai Kepramukaan

Pasal 6

(1)    Nilai-nilai kepramukaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a mencakup:

a. keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa;

b. kecintaan pada alam dan sesama manusia;

c. kecintaan pada tanah air dan bangsa;

d. kedisiplinan, keberanian, dan kesetiaan;

e. tolong-menolong;

f.  bertanggung jawab dan dapat dipercaya;

g. jernih dalam berpikir, berkata, dan berbuat;

h. hemat, cermat, dan bersahaja; dan

  1. rajin dan terampil.

(2)    Nilai-nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan inti kurikulum pendidikan kepramukaan.

Paragraf 2

Kegiatan Pendidikan Kepramukaan

Pasal 7

(1)    Kegiatan pendidikan kepramukaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b merupakan pendidikan untuk meningkatkan kemampuan spiritual dan intelektual, ketrampilan, dan ketahanan diri yang dilaksanakan dengan cara belajar interaktif dan progresif.

(2)    Cara belajar interaktif dan progresif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan melalui interaksi:

a. pengamalan kode kehormatan kepramukaan Indonesia;

b. belajar sambil melakukan;

c. berkelompok, bekerjasama, dan berkompetisi;

d. kegiatan menantang;

e. kegiatan di alam terbuka;

f.  kehadiran orang dewasa yang memberikan dorongan dan dukungan;

g. penghargaan berupa tanda kecakapan; dan

h. satuan terpisah antara putra dan putri.

(3)    Penerapan cara belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan kemampuan fisik dan mental anggota organisasi kepramukaan.

Pasal 8

Dalam melaksanakan pendidikan kepramukaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7, organisasi kepramukaan dilarang menanamkan nilai-nilai dan melakukan kegiatan:

  1. yang bertentangan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan peraturan perundang-undangan; dan/atau
  2. yang membahayakan keutuhan dan keselamatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Bagian Kedua

Peserta Pendidikan Kepramukaan

Pasal 9

Setiap warga negara Republik Indonesia berhak ikut serta dalam pendidikan kepramukaan.

Pasal 10

Peserta pendidikan kepramukaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 adalah anggota organisasi kepramukaan.

Bagian Ketiga

Tempat Pelaksanaan Pendidikan

Pasal 11

(1)  Pendidikan kepramukaan dapat dilaksanakan di:

a.  lembaga pendidikan dasar;

b.  lembaga pendidikan menengah;

  1. lembaga pendidikan tinggi; dan/atau

d.  komunitas.

(2)  Untuk dapat melaksanakan pendidikan kepramukaan, lembaga pendidikan/komunitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mendaftarkan lembaga/komunitasnya kepada salah satu organisasi kepramukaan tingkatan daerah.

BAB  IV

PENYELENGGARA KEPRAMUKAAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 12

(1)    Kepramukaan diselenggarakan oleh organisasi kepramukaan.

(2)    Organisasi kepramukaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan organisasi yang bersifat otonom, independen, dan nonpolitis.

Bagian Kedua

Pembentukan Organisasi Kepramukaan

Pasal 13

(1)   Organisasi kepramukaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 berbentuk:

a.  yayasan;

b.  organisasi kemasyarakatan; atau

  1. organisasi otonom yang menginduk pada organisasi kemasyarakatan.

(2)   Pembentukan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlandaskan:

  1. kemandirian;
  2. kepeloporan
  3. keadilan;
  4. independen;
  5. kemanusiaan;
  6. persatuan;
  7. kebangsaan; dan
  8. kenusantaraan.

(3)   Pembentukan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

(1)   Organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 memiliki:

a.  anggaran dasar dan anggaran rumah tangga;

b.  kantor tetap; dan

  1. kepengurusan organisasi berjenjang.

(2)   Kepengurusan organisasi berjenjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

a.  tingkat pusat; dan

b.  tingkat daerah.

(3)   Kepengurusan organisasi kepramukaan di setiap tingkatan dipilih secara demokratis melalui musyawarah.

(4)   Pengurus organisasi kepramukaan bersifat mandiri dan tidak terikat dengan kegiatan jabatan publik.

Bagian Ketiga

Musyawarah

Pasal 15

(1)  Musyawarah merupakan forum tertinggi dalam organisasi kepramukaan.

(2)  Musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan forum untuk:

a.  pertanggungjawaban organisasi, termasuk pertanggungjawaban keuangan;

b.  memilih dan menetapkan ketua kepengurusan organisasi sesuai jenjangnya;

  1. menetapkan dan/atau mengubah anggaran dasar;

d.  menetapkan rencana strategis dan rencana kerja organisasi; dan

e.  hal lain yang bersifat mendesak.

Pasal 16

Musyawarah organisasi kepramukaan terdiri atas:

a.  musyawarah nasional; dan

b.  musyawarah daerah.

Bagian Keempat

Atribut

Pasal 17

Organisasi kepramukaan memiliki atribut berupa:

  1. lambang;
  2. bendera;
  3. panji;
  4. himne; dan
  5. pakaian seragam.

Pasal 18

Organisasi kepramukaan dilarang menggunakan nama, lambang, atau tanda gambar yang sama dan/atau menyerupai dengan:

  1. lambang atau bendera negara Republik Indonesia;
  2. lambang lembaga negara atau lembaga pemerintah;
  3. nama, bendera, lambang negara lain atau lembaga/badan internasional;
  4. nama, bendera, simbol organisasi gerakan separatis atau organisasi terlarang;
  5. nama, lambang, atau tanda gambar organisasi kepramukaan lain; dan/atau
  6. nama, lambang, atau tanda gambar partai politik dan keagamaan.

BAB V

ASOSIASI KEPRAMUKAAN

Pasal 19

(1)   Asosiasi kepramukaan merupakan wadah berhimpun organisasi kepramukaan yang bebas dan mandiri.

(2)   Asosiasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di ibukota negara.

(3)   Asosiasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk:

a.  meningkatkan hubungan antarorganisasi kepramukaan

b.  mengembangkan pendidikan kepramukaan.

  1. melakukan pembinaan terhadap organisasi kepramukaan.

Pasal 20

(1)  Seluruh organisasi kepramukaan menjadi anggota asosiasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19.

(2)  Asosiasi kepramukaan harus memiliki buku daftar anggota asosiasi.

(3)  Salinan buku daftar anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Menteri secara berkala.

Pasal 21

(1)   Kepengurusan asosiasi ditentukan oleh anggota asosiasi dalam forum musyawarah.

(2)   Musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan forum tertinggi untuk mengangkat dan memberhentikan pengurus asosiasi serta menetapkan dan menjalankan kode etik organisasi kepramukaan.

Pasal 22

(1)   Asosiasi kepramukaan mewakili Indonesia dalam kegiatan kepramukaan internasional.

(2)   Organisasi kepramukaan yang menjadi anggota asosiasi berhak ikut dalam kegiatan kepramukaan internasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB VI

KEUANGAN

Pasal 23

(1)  Keuangan organisasi dan asosiasi kepramukaan diperoleh dari:

a. iuran anggota;

b. sumbangan yang sah menurut hukum; atau

c.  usaha lain yang sah.

(2)  Selain sumber keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) organisasi kepramukaan dapat memperoleh bantuan keuangan dari asosiasi kepramukaan sesuai kinerja organisasi.

(3)  Sumbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berupa uang, barang, dan/atau jasa.

Pasal 24

(1)  Penerimaan dan pengeluaran keuangan organisasi dan asosiasi kepramukaan dikelola melalui rekening kas umum organisasi dan asosiasi kepramukaan.

(2)  Pengurus organisasi dan asosiasi kepramukaan di setiap jenjang melakukan pencatatan atas semua penerimaan dan pengeluaran keuangan organisasi.

BAB VII

PEMBINAAN

Pasal 25

(1)   Pemerintah melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap asosiasi kepramukaan.

(2)   Pemerintah dan pemerintah daerah melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap organisasi.

BAB VIII

PEMBEKUAN DAN PEMBUBARAN

Bagian Kesatu

Pembekuan

Pasal 26

Pemerintah dapat membekukan organisasi kepramukaan apabila organisasi kepramukaan:

  1. melakukan kegiatan yang mengganggu keamanan dan ketertiban umum;
  2. menerima bantuan dari pihak asing tanpa persetujuan Pemerintah;
  3. memberi bantuan kepada pihak asing yang merugikan kepentingan bangsa dan negara;
  4. menggunakan nama, lambang, atau tanda gambar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18.

Bagian Kedua

Pembubaran

Pasal 27

Dalam hal organisasi kepramukaan yang pengurusnya dibekukan masih tetap melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, Pemerintah dapat membubarkan organisasi yang bersangkutan.

Pasal 28

Pemerintah dapat membubarkan organisasi kepramukaan yang melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.

BAB IX

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 29

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku:

a.  peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan organisasi kepramukaan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-Undang ini;

b.  organisasi kepramukaan yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan sebelum Undang-Undang ini diundangkan, tetap diakui dan ditetapkan sebagai organisasi kepramukaan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini;

c.  aset yang dimiliki oleh organisasi sebagaimana dimaksud dalam huruf b tetap menjadi milik organisasi kepramukaan tersebut;

d.  satuan/badan kelengkapan dari organisasi kepramukaan yang ada tetap menjalankan pendidikan kepramukaan di tempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11.

e.  anggaran dasar dan anggaran rumah tangga organisasi kepramukaan yang telah ada, disesuaikan dengan ketentuan Undang-Undang ini.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

Ketentuan mengenai:

  1. asosiasi kepramukaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23, dan Pasal 25 ayat (1);
  2. pembinaan dan pengawasan terhadap organisasi dan asosiasi kepramukaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25; dan

  1. tata cara pembekuan dan pembubaran organisasi kepramukaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, Pasal 27, dan Pasal 28, diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 31

Peraturan Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan.

Pasal 32

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta

pada tanggal  …

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal …

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

REPUBLIK INDONESIA,

PATRIALIS AKBAR

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN… NOMOR …

PENJELASAN

ATAS

RANCANGAN UNDANG-UNDANG

NOMOR…TAHUN…

TENTANG

KEPRAMUKAAN

  1. I. UMUM

Peran kepramukaan sejak masuk di Indonesia pada tahun 1912  memberikan pengaruh besar dalam membina persatuan dan kesatuan warga negara Indonesia yang merupakan modal utama dalam mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. Dengan menerapkan prinsip dasar kepramukaan dan dengan menjunjung tinggi ketaatan terhadap  nilai-nilai luhur Pancasila, warga negara Indonesia sejak awal turut memperjuangkan kemerdekaan Indonesia dan menetapkan  arah pembangunan bangsa yang diinginkan pada masa depan.

Pembangunan nasional yang dilaksanakan di Indonesia telah memberikan kemajuan di berbagai bidang kehidupan termasuk bidang pembangunan warga negara. Bersamaan dengan kemajuan perkembangan tersebut ditemukan beragam masalah dan tantangan yang dihadapi oleh warga negara terkait dengan perubahan nilai-nilai kehidupan baik ekonomi, sosial, maupun budaya.

Warga negara yang kurang memiliki solidaritas sosial dan semangat kebangsaan serta menghadapi berbagai masalah dan penyakit social bukanlah warga negara yang dapat diandalkan. Dampak yang muncul dari adanya permasalahan  tersebut bukan hanya dapat merusak hidup dan kehidupan warga negara pada saat ini, tetapi yang paling dikhawatirkan adalah dapat mengancam eksistensi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara di masa yang akan datang.

Untuk menciptakan warga Negara yang dapat diandalkan, sejak usia dini warga negara selayaknya ikut berperan serta dalam kegiatan kepramukaan. Jika sejak usia awal telah mengikuti kegiatan kepramukaan bukan saja dapat mencegah munculnya beragam masalah yang dihadapi oleh kaum muda, tetapi yang terpenting lagi akan dapat dihasilkan warga negara yang memiliki watak, kepribadian, akhlak mulia, dan kecakapan hidup yang pada saatnya akan berperan sebagai pemimpin masyarakat, bangsa, dan negara yang ditangguh di masa depan.

Dalam upaya mencapai kualitas dan kecakapan hidup sebagaimana dicita-citakan diperlukan suatu upaya peningkatan yang dilakukan melalui kegiatan kepramukaan yang menekankan pada aspek iman takwa, cinta sesama, cinta tanah air, cinta alam, disiplin, tanggungjawab, jernih dalam berpikir berkata dan berbuat.

Kesadaran akan pentingnya penanaman nilai-nilai kebangsaan dan cinta tanah air bagi warga negara merupakan tanggung jawab negara yang dalam pelaksanaannya mengikutsertakan peran aktif semua pihak secara terencana dan berkelanjutan termasuk di dalamnya kepramukaan. Kegiatan kepramukaan  yang merupakan penambah, dan/atau pendidikan formal dalam rangka mendukung pendidikan sepanjang hayat  dengan menyelenggarakan pendidikan, pelatihan, pembinaan, pengembangan, dan pengawasan yang semuanya diarahkan untuk mempersiapkan dan mengantarkan warga negara ke masa depan yang lebih baik.

Semakin meluasnya keanggotaan organisasi kepramukaan di seluruh Nusantara mendorong semakin tersosialisasikannya rasa persatuan dan kesatuan di kalangan suku-suku bangsa yang mendiami berbagai pulau di seluruh Nusantara. Untuk itu perlu adanya rambu-rambu dan pengaturan lebih lanjut dalam bentuk Undang-Undang.

II.    PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Huruf a

Yang dimaksud dengan “peraturan perundang-undangan” termasuk di dalamnya Ketetapan Majelis Permusyawatatan Rakyat yang berdasarkan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor I/MPR/2003 dinyatakan masih tetap berlaku.

Huruf b

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “komunitas” adalah lingkungan masyarakat yang berada di suatu wilayah tertentu, seperti komplek perumahan, desa, dan sebagainya.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “otonom” adalah bahwa organisasi kepramukaan merupakan lembaga yang mengelola sendiri kelembagaannya.

Yang dimaksud dengan “independen” adalah bahwa organisasi kepramukaan merupakan lembaga yang netral.

Yang dimaksud dengan “nonpolitis” adalah bahwa organisasi kepramukaan bukan merupakan bagian dari salah-satu organisasi sosial-politik manapun.

Pasal 13

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan asas “kemandirian” adalah bahwa organisasi, pengurus, dan anggota kepramukaan, merupakan lembaga atau pribadi yang otonom dan bebas serta bertanggung jawab.

Huruf b

Yang dimaksud dengan asas “kepeloporan” adalah bahwa organisasi, pengurus, dan anggota kepramukaan, merupakan lembaga atau pribadi yang mempunyai jiwa perintis, dan member contoh atau teladan.

Huruf c

Yang dimaksud dengan asas “keadilan” adalah bahwa setiap penyelenggaraan kepramukaan harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara tanpa kecuali.

Huruf d

Yang dimaksud dengan asas “independen” adalah bahwa penyelenggara kepramukaan bukan organisasi kekuatan sosial-politik, bukan bagian dari salah satu organisasi kekuatan sosial-politik, dan tidak menjalankan kegiatan politik praktis.

Huruf e

Yang dimaksud dengan asas “kemanusiaan” adalah bahwa penyelenggaraan kepramukaan dalam melaksanakan kegiatannya menjunjung tinggi nilai-nilai persaudaraan, kesetiakawanan, kesetaraan, kepedulian, dan keberadaban.

Huruf f

Yang dimaksud dengan asas “persatuan” adalah bahwa penyelenggara kepramukaan dalam melaksanakan kegiatannya menjunjung tinggi semboyan Bhinneka Tunggal Ika dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Huruf g

Yang dimaksud dengan asas “kebangsaan” adalah bahwa penyelenggara kepramukaan dalam melaksanakan kegiatannya menjunjung tinggi nilai-nilai patriotisme, bela negara, dan cinta tanah air.

Huruf h

Yang dimaksud dengan asas “kenusantaraan” adalah setiap penyelenggaraan kepramukaan senantiasa memperhatikan kepentingan seluruh wilayah Indonesia yang berdasarkan Pancasila.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 14

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Jenjang kepengurusan organisasi tingkat daerah dapat meliputi tingkat provinsi dan kabupaten/kota

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “mandiri” adalah pengurus organisasi kepramukaan, merupakan entitas yang otonom dan bebas serta bertanggung jawab.

Yang dimaksud dengan “jabatan publik” adalah jabatan yang ada dalam struktur pemerintahan, misalnya gubernur, bupati, kepala dinas dan sebagainya.

Pasal 15

Yang dimaksud dengan “musyawarah” adalah pertemuan yang diselenggarakan oleh organisasi kepramukaan yang dapat berbentuk muktamar, konfrensi dan lain sebagainya.

Pasal 16

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Pelaksanaan musyawarah daerah disesuaikan dengan tingkat jenjang organisasi kepramukaan.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “sumbangan yang sah menurut hukum” adalah sumbangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, termasuk bantuan dan/atau hibah dari Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR…

—————————-sumber : pramuka@yahoogroup.com———————-

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: